Buku, Penulis, dan Komunisme

newsTulisan ini saya dapat dari artikel Resist Book. Sebuah tulisan menarik menurut saya, yang bercerita tentang kehidupan kita sebagai orang Indonesia yang sepertinya sedang berusaha keras belajar berkehidupan. Dan saya kira tulisan ini harus dibagi kepada semua orang. Kebebasan kita sebagai individu adalah sebuah hal yang sangat fundamental dan harus dihargai. Tidak terkecuali akan hak mendapatkan segala informasi baik dari buku, tv atau media lainnya. Ketika pemerintah berusaha menutup, menyensor, membatasi hak untuk berekspresi maka itu adalah sesuatu yang bisa menjadi sangat berbahaya. Karena semua itu adalah sebuah proses perkembangan kita sebagai manusia yang bebas bukan manusia yang miskin perspektif dan interpretasi.

Dalam lembar Pustakaloka Kompas (21 September 2002) terdapat jajak pendapat bertajuk “Publik dan Buku”. Pertanyaan yang diajukan adalah: Menurut Anda, masih perlu atau sudah tidak perlu lagikah dilakukan pelarangan peredaran buku? Responden, yang diterbagi atas tiga kategori tingkat pendidikan (rendah, menengah, dan tinggi), berpendapat beragam; antara masih perlu, tidak perlu, dan tidak tahu.

Sikap hati-hati dan bayang-bayang kehidupan masa lalu, nampak pada jawaban dari responden kategori pendidikan rendah. Di antara tiga opsi yang ditawarkan, prosentase skornya hampir seimbang. Pada responden kategori pendidikan menengah, prosentase opsi “masih perlu” unggul 2,3 persen dibanding opsi “tidak perlu”, dan opsi “tidak tahu” jauh di bawah keduanya. Sementara responden kategori pendidikan tinggi, umumnya menyatakan tidak perlu. Hasil jajak pendapat tersebut, paling tidak, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih berada dalam bayang-bayang kehidupan jaman Orde Baru. Hal tersebut juga membuktikan betapa kuatnya “paham” pemerintahan di bawah pimpinan Jenderal Besar Soeharto itu. Lalu, bagaimana dengan pemerintahan yang sekarang? Adakah sinyalemen senada sebagaimana yang ditunjukkan masyarakat melalui jajak pendapat yang dibicarakan di atas?

Buku dan Penulis
Mencermati perkembangan perbukuan Indonesia akhir-akhir ini, selayaknya kita merasa berbangga hati. Paling tidak, kita memiliki satu alasan sederhana, merasakan hal demikian: karena kenyataan yang terjadi pada perbukuan Indonesia akhir-akhir ini, tidak pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya—apalagi pada Orde Baru. Pasca terjadinya euforia pers, menyusul dihapuskannya SIUPP dan mulai dibukanya keran demokrasi, kini giliran penulis dan penerbit buku yang mengalami hal serupa. Turunnya Soeharto dari tampuk kekuasaan, medio Mei 1998 lalu, ibarat sembuhnya bisul yang selama ini menghambat kebebasan bergerak.

Di etalase dan rak beberapa toko buku terpampang sejumlah buku yang diharamkan selama Orde Baru berkuasa. Sesuatu yang berbau revolusi, kiri, atau komunis yang dulu digasak karena dianggap “kontrapembangunan”, kini justru jadi komoditi penerbit dan diburu anak-anak muda. Tengok saja misalnya, kasus penerbit Resist dan Insist di Yogyakarta.

Berkaca pada masa lalu, banyak rentetan peristiwa yang membuat seorang penulis berurusan dengan aparat pemerintah karena tulisannnya. Berbagai alasan digulirkan. Mulai dari bahasanya yang ofensif, mengupas seks secara eksplisit, tidak sesuai dengan kelompok umur, pemujaan terhadap setan, tema kekerasan yang diangkat, dan mempromosikan titik pandang keagamaan. Namun yang lebih menakutkan adalah ketika sebuah tulisan menyinggung penguasa atau dianggap mendiskreditkan pejabat tertentu.

“Saya tidak bisa memastikan eksistensi atau ketidakwujudannya,” demikian yang diungkapkan filsuf Prothagora (482-411 SM). Ungkapan ini membuat kemarahan warga Yunani tersulut. Ia pun diusir dan buku-bukunya dibakar. Inilah pertama kali terjadinya pembakaran buku. Ironisnya, hal itu terjadi di Yunani; sebuah negeri yang banyak dirujuk sebagai tempat berseminya gagasan awal tentang demokrasi.

Buku serial Harry Potter yang ditulis J.K. Rowling tak luput dari amuk. Dalam satu kesempatan, sekelompok masyarakat Amerika memotong-motong buku tersebut kemudian membakarnya karena dinilai mengajarkan hal yang tidak baik bagi anak-anak. Kini buku tersebut justru digemari semua kalangan, dan menyulap Rowling menjadi salah seorang penulis terkaya di dunia.

Di Indonesia, yang juga mengaku mengagungkan demokrasi, tahun 1965 menjadi petaka awal bagi para penulis—meskipun bukan berarti sebelumnya tidak pernah ada. Pasca peristiwa itu, pemberangusan terhadap penulis dan buku dilakukan secara besar-besaran, terutama penulis yang dianggap terlibat Partai Komunis Indonesia dan terhadap buku yang—juga—dianggap menyebarkan ideologi komunisme.

Tiga puluh lima tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus 1969, Pramoedya Ananta Toer menjadi salah satu dari ribuan tahanan politik yang dikirim ke Pulau Buru. Di tempat yang di dalamnya terdapat reruntuhan Benteng Kajeli (dibangun VOC untuk memperingati binasanya hutan pala yang dibakar pemerintah Kolonial Belanda), oleh Soeharto dikekalkan menjadi neraka bagi para tahanan politik. Siapakah Pramoedya hingga ia digelari tahanan politik dan dibuang ke hapy land somewhere itu?

Komunisme sebagai Alasan
Pasca G-30-S/PKI muncul pengumuman Paperalda Jaya, yang melarang terbit seluruh media massa kecuali Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Dua koran itu menggiring opini publik selama pelarangan terbit surat kabar lain, dari tanggal 1 hingga 5 Oktober 1965. Upaya yang paling besar kemudian adalah lahirnya Tap. MPRS No. XXV/MPRS/tahun 1966 tentang pelarangan ajaran Komunisme, Leninisme, dan pembubaran organisasi PKI beserta organisasi massanya. Realisasi dari ketetapan ini adalah dilakukannya penangkapan dan pembuangan terhadap anggota dan simpatisan PKI. Pihak sanak keluarga mereka pun mengalami nasib yang sama buruknya; mereka dikucilkan dari masyarakat.

Menulis adalah Kejahatan
Kesalahan yang dilakukan Pramoedya Ananta Toer sehingga menyebabkan dirinya dibuang ke Pulau Buru adalah karena ia terlibat aktif di Lekra. Ini kejahatan versi pemerintah. Ia terjerat ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/ tahun 1966 karena Lekra adalah organisasi massa PKI saat itu. Hal lainnya, adalah karena ia menulis di surat kabar dan buku. Bahayanya, dalam pandangan pemerintah, kegiatan seperti itu bisa membangun dan mengarahkan opini publik, rentan disalahgunakan untuk alat propaganda.

Ini sebuah kasus paranoid yang luar biasa. Kekuatan provokasi dan daya pengaruh tulisan dinilai pemerintah saat itu akan mampu menggerakkan siapapun yang membacanya. Hal itu dianggap ancaman oleh pemerintah karena mereka berpikir, gerakan apa lagi yang dikobarkan komunis selain mempengaruhi dan mengumpulkan massa untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang ujung-ujungnya kudeta dan penggulingan terhadap kekuasaan yang sah. Karenanya, dilibaslah semua buku Pramoedya. Padahal, jika mereka membacanya terlebih dulu, tidak ada satupun dari tulisan Pramoedya yang mengajak pembaca untuk menggulingkan penguasa. Hampir semuanya merupakan sejarah negeri, dan kebanyakan ia tulis dalam bentuk fiksi.

Surat kabar juga kerap jadi bulan-bulanan penguasa. Tiga orang wartawan dan redaktur Lampung Post harus hengkang dari tempat kerjanya gara-gara menurunkan tulisan hasil wawancaranya dengan Pramoedya Ananta Toer. Ketika tokoh pengarang itu menerima hadiah dari Yayasan Ramon Magsaysay Filipina, mereka memburunya. Lahirlah tulisan bertajuk Pramoedya Ananta Toer: Kemerdekaan Saya Justru Hilang Setelah Merdeka (dimuat Lampung Post Minggu, 10 September 1995). Berbagai alasan pemecatan ditujukan pada mereka. Mulai dari menurunkan tulisan yang tidak sesuai dengan visi Lampung Post, tindakan indisipliner karena menurunkan tulisan yang tidak sesuai dengan rapat perencanaan, dan meninggalkan tugas sebelum selesai lay out halaman yang menjadi tanggungjawabnya. Namun, semua orang tahu masalah yang sebenarnya, yaitu mengangkat berita tentang Pramoedya sebab dia tokoh Lekra/PKI.

Bagi pemerintah Orde Baru, menulis adalah kejahatan. Ancamannya tidak lebih ringan dari para perusuh dan gerombolan pengacau. Namun, apakah sekarang kita masih perlu mengkhawatirkan semua ini? Bukan berarti kita turut menjadi paranoid—sebagaimana Orde Baru takut pada komunisme, tetapi sebagai jeda agar kita tidak terlampau mabuk keadaan.

Asep Pram, pengelola perpustakaan dokumentasi “perdjoangan”. Alumnus Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UPI. Kini Ketua Komunitas Sastra Bandung Utara (KSBU).

3 responses to “Buku, Penulis, dan Komunisme

  1. ok dehh…. mas andrew….🙂
    temikasih….. dah mbales comment di blog ku…
    salam kenal ya…
    btw alamat/basecamp anti-tank di mana?? boleh main-main kan??🙂
    soal kaos, ya nyantei aja, aku pengen yang ‘anti-tank’ kok…😉
    (idealis bgt,,,)
    ok2 sip…. respect… yeach….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s